Peradilan Apa Saja Yang Berada Dibawah Mahkamah Agung
Sejarah
Foto suasana sidang tahun 1890 (sumber news.detik.com) Pasal 78 RR 1854 berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadi perkara perdata antara orang-orang Indonesia atau dengan orang-orang yang sederajat, maka mereka dikenakan keputusan hakim agama atau komunitasnya menurut hukum agama atau ketentuan kuno mereka. Dalam kurun waktu tahun 1882 sampai dengan tahun 1937, secara hukum formal Peradilan Agama sebagai badan peradilan yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, kelahiran ini berdasarkan keputusan seorang Raja. . dari Belanda (Konninklijk Besluit) yaitu Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 No. Pasal 3 undang-undang ini menyatakan bahwa Gunsei Hooin terdiri dari:Tiho Hooin (Pengadilan Distrik)
Keizai Hooin (Hakim Polisi)
Ken Hooin (Pengadilan Kabupaten)
Gun Hooin (pengadilan administrasi)
Kiaikoyo Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi Islam)
Sooryoo Hooin (pertemuan agama)
vs. Peradilan agama di awal kemerdekaan
Pada tanggal 3 Januari 1946, dengan SK pemerintah nomor IJSD, kementerian agama dibentuk, kemudian dengan keputusan pemerintah tanggal 25 Maret 1946 nomor 5 / SD, semua urusan Pengadilan Tinggi Islam dialihkan dari kementerian agama. keadilan di kementerian agama. . Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dengan jelas menunjukkan maksud untuk mempersatukan administrasi perkawinan, perceraian, dan rujuk di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Departemen Agama (Achmad Rustandi: 3)
D. Pengadilan Agama sejak 1974
Melalui Undang-Undang Dasar Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 mengatur bahwa peradilan agama sama dengan peradilan lainnya sebagai lembaga kekuasaan negara yang menyelenggarakan sistem peradilan. Permohonan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Unaaha yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 824/SEK/SK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022. Penetapan kenaikan kelas ini sesuai dengan surat Menteri PAN dan RB, Nomor B/597/M.KT .01/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Persetujuan Peningkatan Kelas/Jenis Peradilan Tingkat I di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Gedung Perkantoran Pengadilan Agama Unaaha yang bertingkat, dibangun pada tahun 2002, terletak di dalam Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Konawe di Jalan Inolobunggadue II No 830 Unaaha, di atas tanah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gedung Perkantoran Pengadilan Agama Unaaha dibangun pada tahun 2002. Berada di dalam lingkungan Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Konawe di Jalan Inolobunggadue II No. 830 Unaaha, di atas tanah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Foto gedung kantor PA Unaaha tahun 2007
Sampai dengan tahun 2011, Pengadilan Agama Unaaha memiliki wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian pada tahun 2012, wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha mengalami pengurangan wilayah, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Andoolo dan lain-lain. pengadilan agama, dan pada tanggal 16 November 2011, operasional Pengadilan Agama Andoolo diresmikan oleh Presiden Mahkamah Agung Republik Indonesia di Labuan Baju, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian Kabupaten Konawe du Sud (Andoolo) berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha. Wilayah hukum Peradilan Agama Unaaha saat ini (tahun 2022) meliputi 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Kepulauan Konawe. Dengan luas wilayah hukum 10.404,62 Km² dengan jumlah penduduk lebih dari 360.260 jiwa (BPS Prov Sultra 2021), terdiri dari 49 Kecamatan dan 643 Desa atau Kelurahan (Yurisdiksi 2022 SK Bersama PA-PN Unaaha)
Kantor Pengadilan Agama Unaaha terletak di ibu kota Kabupaten Konawe, Kecamatan Unaaha.
# Video | Peradilan Apa Saja Yang Berada Dibawah Mahkamah Agung
- 4 Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung
- Ketua Mahkamah Agung
- Tugas Dan Wewenang Mahkamah Agung
- Uu Mahkamah Agung
- Mahkamah Agung Merupakan Lembaga Pemerintahan Yang Bersifat
