Apa Yang Dimaksud Dengan Ganti Rugi
Hak Tuntutan Ganti Rugi Dalam Kuhap
Keabsahan kedua undang-undang tersebut tetap dipertahankan oleh ketentuan Pasal 1 Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang n yang baru belum diundangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konstitusi ini.”Salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang tertuang dalam KUHAP adalah tersedianya sarana bagi tersangka, terdakwa, bahkan terpidana untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas segala perbuatan dalam proses peradilan pidana. peraturan. (5) KUHAP) Kompensasi yang ditawarkan oleh korban kejahatan kepada terdakwa (ex pasal 98 KUHAP)
Dalam artikel ini kita tidak akan membahas tentang ganti rugi yang ditawarkan oleh korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas, tetapi yang akan kita bahas adalah ganti rugi yang ditawarkan oleh tersangka, terdakwa dan terpidana seperti pada poin pertama dan kedua, karena masing-masing memiliki dimensi yang berbeda.
# Video | Apa Yang Dimaksud Dengan Ganti Rugi
- Pengertian Ganti Rugi Menurut Para Ahli
- Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata
- Ganti Rugi Dalam Hukum Pidana
- Dasar kompensasi dan rehabilitasi adalah
- Ganti Rugi Wanprestasi Dalam Kuhperdata
Apa Yang Dimaksud Dengan Ganti Rugi Dan Rehabilitasi
Praperadilan
Penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;Penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
Tuntutan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya, harus didasarkan pada:
Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah atau tidaknya penutupan penyidikan atau penghentian penyidikan. Tersangka, apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dijatuhkan telah melampaui batas waktu yang ditetapkan Pasal 24 KUHAP;
Mereka yang dapat mengajukan praperadilan adalah:
Apakah perampasan barang bukti itu sah atau tidak (pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP). (Pasal 1 angka 10 digabungkan dengan Pasal 77 KUHAP);
Apakah penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu sah atau tidak;
Apakah penangkapan atau penahanan itu sah atau tidak;
Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk mempertimbangkan dan memutuskan:
PROSES PENINJAUAN PRA-PERCOBAAN
Sidang praperadilan dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang diangkat oleh ketua tribunal de grande instance dan dibantu oleh seorang panitera (pasal 78 ayat (2) KUHAP).
Apa Yang Dimaksud Dengan Gugatan Ganti Rugi
Pertimbangan Hukum
Anotasi oleh: Fifik Wiryani
KLAIM ATAS KERUSAKAN KONSEKUENSIAL YANG TIDAK TERCANTUM DALAM JUMLAH KLAIM TIDAK DAPAT DITERIMA
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3138 K/Pdt/1994 untuk menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengembang PT. Promotor mengelabui konsumen dengan memanfaatkan keberadaan bekas kubangan galian sirtu seluas ± 1,2 Ha (12.000 M2), seperti sarana pemancingan dan rekreasi yang dicetak dalam bentuk brosur yang dibagikan kepada konsumen sebagai penunjang untuk promosi perumahan. Tindakan hukum oleh pengembang yang menjanjikan sarana pemancingan dan rekreasi dalam brosur merupakan bentuk promosi yang berlebihan yang dilakukan dengan sengaja tanpa itikad baik dari pengembang sehingga mengakibatkan kerugian konsumen merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengembang. Terhadap kerugian yang diderita oleh para pemohon kasasi sebagai konsumen, para pemohon kasasi mengajukan gugatan bahwa: Berdasarkan brosur-brosur yang telah dibagikan oleh tergugat konsesi/termohon kasasi sebagai sarana promosi, tergugat kasasi/termohon kasasi wanprestasi karena tidak memenuhi janjinya untuk menyediakan “fasilitas pemancingan dan rekreasi” sebagaimana tertulis/ilustrasi dalam brosur. Menurut penulis, permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon kasasi yang dikabulkan oleh tergugat konsesi/termohon kasasi adalah tidak benar, karena:
Dasar cacat penggugat/pemohon kasasi adalah brosur yang memuat promosi yang berlebihan. 046/649.21/Bappenda tanggal 10 Juni 1991, ternyata terdakwa/termohon kasasi sejak awal sebelum pembuatan brosur tidak pernah merencanakan untuk memberikan fasilitas pemancingan/kenyamanan. Oleh karena itu, menurut penulis, perbuatan tergugat dalam konsesi/termohon kasasi telah membuat brosur dengan itikad tidak baik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. ), perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Harus ada perbuatan, baik positif maupun negatif; Perbuatan itu harus melawan hukum; Ada ruginya; Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan salah dan kerugian; dan sebuah kesalahan. Sedangkan pembuatan pamflet yang merupakan langkah awal untuk mengadakan perjanjian dengan maksud dan tujuan yang tidak baik (catatan: kata baku “iman”) adalah perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian yang sah harus dilaksanakan dengan itikad baik, berlaku untuk pra-perjanjian, pelaksanaan dan tahap akhir. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa/termohon kasasi dengan itikad buruk yang dilakukan oleh terdakwa/termohon kasasi yang tidak merealisasikan pemberian fasilitas memancing dan rekreasi seperti yang dijanjikan dalam brosur yang dibuat oleh promotor, tetapi ternyata tidak pernah direncanakan dan juga tidak menyadari isi brosur Hal ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam dikalangan pelamar/pelamar kasasi. Perasaan kecewa para Penggugat/Pemohon dalam kasasi sudah sesuai dengan kaidah penemuan hukum 1, yaitu: “kekecewaan akibat wanprestasi merupakan bentuk prasangka immateriil”. Namun demikian, penggugat tidak menjelaskan secara rinci tuntutan kerugian apa atau kerugian apa, sehingga berdasarkan penemuan aturan hukum 2 yaitu: “Tuntutan ganti rugi immateriil yang tidak diberikan keterangan-keterangannya tidak dapat dikabulkan”. Hal ini didasarkan pada asas hukum bahwa kerugian materiil dan immateriil yang diajukan oleh Pemohon tidak dijelaskan secara rinci, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MARI No.
Apa Yang Dimaksud Dengan Tuntutan Ganti Rugi
SELAMAT DATANG
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga website Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kota Palangka Raya ini dapat terselesaikan dengan baik. Media Berita Korban Negara/Daerah ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan gambaran/potret Penanggulangan Korban Negara Daerah dan juga Laporan Penyelesaian Korban Negara/Daerah kepada Pemerintah Kota Palangka Raya. Bahwa Tim Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya telah dibentuk yang salah satu tugasnya adalah menelusuri penyelesaian korban negara/daerah, diperlukan data kondisi dan informasi perkembangan penanganan kasus yang terjadi. Media Informasi Web Resmi TPKD Kota Palangka Raya telah dirancang sebagai sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai pencapaian tugas resolusi korban negara/daerah tahun berjalan dan rencana kerja yang akan direalisasikan pada tahun berjalan.Tahun depan.
# Images | Apa Yang Dimaksud Dengan Ganti Rugi - Macam Macam Ganti Kerugian
RAPAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KABUPATEN NABIRE - Pengertian Ganti Rugi Menurut Para Ahli
Save
Ganti Rugi Dalam Hukum Pidana - Ganti Rugi Dalam Hukum Pidana
Save
